Prodi Ilmu Hukum Lakukan Penyuluhan Hukum tentang Sertifikat Elektronik
  • Prodi Ilmu Hukum
  • 08. 04. 2021
  • 0
  • 320

Meulaboh - Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar didukung oleh PT. Mifa Bersaudara dan Perangkat Gampong Suak Puntong pada Kamis (8/4) melakukan penyuluhan hukum di Gampong Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Penyuluhan hukum yang dilakukan mengangkat tema "Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertfikat Elektronik".

Kegiatan penyuluhan hukum ini dibuka langsung oleh Dekan Fisip Basri S.H., M.H juga turut dihadiri oleh Ketua Prodi Ilmu Hukum, Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, Para Dosen Prodi Ilmu Hukum, Keuchik beserta perangkat Gampong Suak Puntong, serta perwakilan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum.

Dalam sambutannya Dekan Fisip menyampaikan bahwa, kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan wujud dari pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dalam tugasnya untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Tema yang dipilih dalam kegiatan ini juga sangat sesuai dengan keadaan dimana sertifikat elektornik ini merupakan hal baru yang perlu diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat, maka perlu diperkenalkan melalui sosialisasi kepada masyarakat di gampong-gampong.

Keuchik Gampong Suak Puntong menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan ini, juga menyampaikan agar kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan Gampong Suak Puntong dapat menjadi mitra bagi Prodi Ilmu Hukum dan Universitas Teuku Umar umumnya.

Nila Trisna, S.H., M.H selaku pemateri pada kegiatan penyuluhan hukum ini dalam materinya menyampaikan bahwa sertifkat elektronik ini akan dilakukan secara bertahap, dalam tahap awal akan dilaksanakan kepada instansi-instansi pemerintah dan juga BUMN, baru kemudian berlanjut kepada masyarakat. Proses digitalisasi sertifikat ini akan memerlukan waktu yang panjang, mengingat validasi data yang sangat banyak dalam proses digitalisasi tersebut.

"Walau memerlukan waktu dan proses yang panjang, namun ke depannya manfaat dari sertifikat elektronik ini diharapkan dapat mengurangi konflik pertanahan yang mungkin terjadi" lanjut Nila Trisna. (IH Official)

Lainnya :